BERANDA
PENCARIAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERBARU
NO. PENGESAHAN JENIS PERJANJIAN NEGARA/ORGANISASI INTERNASIONAL
1. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2018-03-26
Regional
AHA Center (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)
2. UU NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-11-22
Multilateral
WTO (World Trade Organization)
3. UU NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-11-10
Regional
ASEAN
4. UU NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-11-10
Bilateral
Tiongkok
5. UU NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-11-10
Bilateral
Papua Nugini
6. PERPRES NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-11-06
Regional
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
7. UU NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-09-20
Multilateral
8. PERPRES NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Articles Of Agreement Of The Islamic Corporation For The Insurance Of Investment And Export Credit (Pasal Persetujuan Korporasi Islam Untuk Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-08-28
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
9. PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 Januari 2006)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-08-03
Bilateral
Malaysia
10. PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Concerning Air Services
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-07-20
Bilateral
Inggris Raya
11. PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-07-10
Regional
ASEAN
12. UU NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-05-24
Bilateral
Filipina
13. PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan Asean Single Window)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-05-19
Regional
ASEAN
14. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Ceko Republik
15. PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Yordania
16. PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Serbia
17. PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-06
Regional
ASEAN
18. PERPRES NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-06
Bilateral
Belanda
19. UU NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-01-12
Bilateral
Singapura
20. PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-01-05
Multilateral
WCIT (World Conference on International Telecommunications)
21. PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-12-07
Multilateral
ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation)
OKI (Organisasi Kerjasama Islam)
ADB (Asian Development Bank)
22. PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2016
TENTANG
Pengesahan Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-11-21
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
23. PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air Services)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-10-25
Regional
Uni Eropa
24. UU NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-10-24
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
25. UU NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-10-06
Multilateral
26. PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-09-01
Bilateral
Albania
27. PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-09-01
Bilateral
Rumania
28. PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-08-08
Bilateral
Australia
29. PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-08-01
Bilateral
Lithuania
30. PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVRNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-08-01
Bilateral
Italia
31. PERPRES NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-08-01
Bilateral
Mesir
32. PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-08-01
Bilateral
Qatar
33. PERPRES NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-07-27
Regional
ASEAN
ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
34. PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-07-15
Bilateral
Panama
35. PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-07-15
Bilateral
El Salvador
36. PERPRES NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-06-29
Bilateral
Laos
37. PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INTIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGE AND INMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-05-04
Multilateral
CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security)
38. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-04-15
Bilateral
Vanuatu
39. PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-04-15
Bilateral
Fiji Kepulauan
40. UU NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-03-30
Bilateral
Jerman
41. UU NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-03-30
Bilateral
Tiongkok
42. PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-03-14
Regional
ASEAN
Tiongkok
43. PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang pengesahan asean framework agreement on multimodal transport ( pesertujuan kerangka kerja asean tentang angkutan multimodal)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-02-12
Regional
ASEAN
44. PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengesahan air transport agreement between the goverments of the member states of the association of southeast asian nation and the government of the peoples republic of china (persetujuan angkutan udara antara pemerintah negara - negara anggota asosiasi bangsa - bangsa asia tenggara dengan pemerintah republik rakyat tiongkok)beserta protocol 1 on unlimited third and fourth freedom parties (protokol 1 mengenai kebebasan hak angkut ketiga dan keempat yang tidak terbatas antara setiap titik di para pihak)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-02-05
Regional
ASEAN
Tiongkok
45. UU NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-01-15
Bilateral
Vietnam
46. UU NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-01-15
Bilateral
Polandia
47. PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-01-08
Bilateral
Tiongkok
48. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2016-01-08
Bilateral
India
49. PERPRES NOMOR 171 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-12-28
Regional
AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)
50. PERPRES NOMOR 172 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-12-28
Regional
AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research)
51. UU NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-11-18
Bilateral
Vietnam
52. PERPRES NOMOR 132 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-11-05
Multilateral
53. PERPRES NOMOR 92 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Protocol To Amend The ASEAN Comprehensive Invesment Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-08-12
Regional
ASEAN
54. PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (Framework Agreement On Trade and Invesment Between The Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia and The Ministry Of National Planning and Economic Development Of The Republic Of The Union Of Myanmar)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-07-06
Bilateral
Myanmar
55. PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-06-19
Multilateral
ASEAN
56. PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of SouthEast Asia Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-04-29
Regional
ASEAN
Tiongkok
57. PERPRES NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-04-29
Regional
ASEAN
India
58. PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-04-29
Regional
ASEAN
India
59. PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (Persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-04-29
Regional
ASEAN
60. UU NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-03-10
Bilateral
Timor-Leste
61. UU NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-03-10
Bilateral
Vietnam
62. UU NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-03-10
Bilateral
Pakistan
63. UU NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2015-03-10
Bilateral
Papua Nugini
64. PERPRES NOMOR 187 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Agreement On Cultural Cooperation Between The Governments Of The Member States Of The Association Od Southeast asian Nations and The Government Of The Russion Federation (Persetujuan Kerja sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Pemerintah Federasi Rusia)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-23
Regional
ASEAN
Rusia
65. PERPRES NOMOR 183 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik portugal Di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, pemuda, Olahraga Dan Media Massa (Cooperation Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic In The Field Of Education, Science And Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports And Mass Media)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-22
Bilateral
Portugal
66. PERPRES NOMOR 182 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara pemerintah republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belaru Mengenai Kerja Sama Di Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Agreement Between Of The Republic Of Indonesia and the Government Of The republic Of Belarus on Scientific And Technological Cooperation)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-22
Bilateral
Belarus
67. PERPRES NOMOR 184 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN) And The Government Of People's Republic Of China On Health Cooperation (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggara (ASEAN) Dan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Kerja Sama Kesehatan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-22
Regional
ASEAN
Tiongkok
68. PERPRES NOMOR 174 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD Di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Economic Co-Operation And Development (OECD) On The Establishment Of The OECD Country Office In Indonesia)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-01
Multilateral
69. PERPRES NOMOR 173 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (Memorandum Of understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Scientific and Technological Cooperation)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-12-01
Bilateral
Tiongkok
70. PERPRES NOMOR 137 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Asean Agreement On Customs (Persetujuan Asean Tentang Kepabeanan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-17
Regional
ASEAN
71. PERPRES NOMOR 158 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Final Act Universal Postal Union As The Result Of The 25th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 Di Doha, Qatar 2012)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-17
Multilateral
72. PERPRES NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-17
Multilateral
73. PERPRES NOMOR 160 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Georgia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Georgia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-17
Bilateral
Georgia
74. PERPRES NOMOR 161 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-17
Bilateral
Fiji Kepulauan
75. UU NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-10-14
Regional
ASEAN
76. PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Bermuda (Sebagaimana Telah DIizinkan Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya Dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaraan Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-12
Bilateral
Bermuda (Inggris)
77. PERPRES NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Goverment Of The United Mexican States On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-12
Bilateral
Meksiko
78. PERPRES NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Isle Of Man Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Isle Of Man For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-03
Bilateral
Isle of Man (Inggris)
79. PERPRES NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Guernsey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The States Of Guernsey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-03
Bilateral
Guernsey (Inggris)
80. PERPRES NOMOR 91 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-03
Bilateral
Jersey (Inggris)
81. PERPRES NOMOR 89 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Convention On Temporary Admission (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-01
Multilateral
82. PERPRES NOMOR 90 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-09-01
Multilateral
83. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Aggreement On The Establishment Of The Global Green Growth Institute (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-08-21
Multilateral
84. UU NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-08-07
Bilateral
Turki
85. UU NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-21
Bilateral
India
86. PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol To The Asean Chapter On Dispute Settlement Mechanism (Protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-10
Regional
ASEAN
87. PERPRES NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization and Harmonization Of Customs Procedures, As Amended (Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-07
Multilateral
88. PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-03
Bilateral
Kosta Rika
89. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak bahan Bakar, 2001)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-03
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
90. PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan International Convention On The Control Of Harmful Anti-Fouling System On Ship, 2001 (Konvensi International Tentang Pengendalian Sistem - Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal - Kapal, 2001)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-07-03
Multilateral
91. PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-11
Regional
ASEAN
92. PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Moldova Tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of Republic Of Moldova On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passport)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-11
Bilateral
Moldova
93. PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Accord Entre Le Gouvernement De La Republique D'Indonesie Et Le Gouvernement De La RepubliqueFrancaise Sur L'exemption De Visas De Court Sejour Pour Les Titulaires D'Un Passeport Diplomatique Ou De Service)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-11
Bilateral
Perancis
94. PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Statute Of The International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energy Terbarukan Internasional)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-11
Multilateral
95. PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of SouthEast Asean Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa - bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-04
Regional
ASEAN
Tiongkok
96. PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And ServicePassports
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-06-04
Bilateral
Papua Nugini
97. PERPRES NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Convention Councerning The Promotional Framework For Occupational Safety and Health / Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Konvensi 187, 2006)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-23
Multilateral
98. PERPRES NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Final Acts Of The World RadioCommunication Conference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-23
Multilateral
99. PERPRES NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-23
Regional
ASEAN
100. PERPRES NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan barang sari Persetujuan kerangka kerja Mengenai kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-21
Regional
ASEAN
Tiongkok
101. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-21
Bilateral
Timor-Leste
102. PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean) Dan Protocol 6 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Asean Capitol Cities (Protokol 6 Menegenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak TerbatasAntara Ibukota Negara Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-04-21
Regional
ASEAN
103. UU NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-19
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
104. PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Product Into The European Union)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-13
Regional
Uni Eropa
105. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-11
Regional
CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security)
106. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Benefits In Indonesia)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-11
Bilateral
Belanda
107. UU NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-11
Bilateral
India
108. UU NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-03-11
Bilateral
Korea Selatan
109. PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-02-10
Regional
ASEAN
110. PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-02-06
Bilateral
Uruguay
111. PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Menegenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Bolivarian Republic Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or service Passports
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-02-06
Bilateral
Venezuela
112. PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And service Passports
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-02-06
Bilateral
Polandia
113. PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-01-22
Bilateral
Nikaragua
114. PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2014-01-22
Bilateral
Kolombia
115. PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerjasama Sub Regional Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-12-11
Multilateral
IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
116. PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Kuwait (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Kuwait)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-11-11
Bilateral
Kuwait
117. PERPRES NOMOR 69 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Afganistan mengenai pembebasan Visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Paspos Dinas
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-11-11
Bilateral
Afghanistan
118. PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-08-28
Multilateral
119. PERPRES NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti-Corruption Academy As An International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-07-30
Multilateral
IACA (International Anti-Corruption Academy)
120. PERPRES NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-07-22
Regional
ASEAN
121. UU NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-05-08
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Rotterdam Convention
122. UU NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-05-08
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
CBD (Convention on Biological Diversity)
123. PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Spesific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nationa And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik Di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-05-01
Regional
ASEAN
Tiongkok
124. PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWASAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-04-18
Regional
ASEAN
125. PERPRES NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-03-18
Bilateral
Italia
126. PERPRES NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-03-01
Bilateral
Hongaria
127. PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA ON FOREST COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEHUTANAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-03-01
Regional
ASEAN
Korea Selatan
128. PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerjasama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia da Pemerintah Republik Argentina
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-01-18
Bilateral
Argentina
129. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan The International Institute For Democracy And Electrocal Assistance (Statuta Institut Internasional Untuk Demokrasi Dan Perbantuan Pemilihan Umum)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-01-10
Multilateral
International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
130. PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-01-10
Regional
ASEAN
131. PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-01-10
Bilateral
Ceko Republik
132. PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek Untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-Term Stay Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Services, And Special Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2013-01-02
Bilateral
Portugal
133. PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-11-17
Bilateral
Pakistan
134. PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immmunities To The ASEAN Secretariat)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-11-17
Regional
ASEAN
135. PERPRES NOMOR 96 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-11-14
Regional
ASEAN
136. PERPRES NOMOR 89 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Amandement Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Execute Board (Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-10-30
Multilateral
137. PERPRES NOMOR 91 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hungaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Hungaria on The Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-10-30
Bilateral
Hongaria
138. PERPRES NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Kazakhstan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-10-30
Bilateral
Kazakhstan
139. PERPRES NOMOR 93 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Governemnt Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-10-30
Bilateral
Turki
140. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-10-16
Bilateral
Kyrgyzstan
141. PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Fredom Traffic Right Between the Asean Sub - Region (Protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub Kawasan Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-09-21
Regional
ASEAN
142. PERPRES NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-09-03
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
143. UU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-07-23
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
144. UU NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-07-23
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
145. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Goverment Of The United Arab EmiratesOn Visa Exemption For Holder Of Diplomatic, Service And Special Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-07-13
Bilateral
Uni Emirat Arab
146. PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic IndonesiaAnd The Goverment Of Republic Macedonia On Exemption of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-07-13
Bilateral
Makedonia
147. PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Trade Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Kingdom of Thailand (Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-06-13
Bilateral
Thailand
148. PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Second Protocol to Amend The Goverment on Trade The Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment of the Member Countries of the Assosiation of Southeast Asian Nations and Republic of Korea (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-06-07
Regional
ASEAN
149. PERPRES NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-05-30
Bilateral
Suriname
150. PERPRES NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-05-24
Bilateral
Bosnia Herzegovina
151. PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-05-24
Bilateral
Belarus
152. UU NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-05-02
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
153. PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Goverment og Republic of Indonesia and The Goverment of The Russian Federation on Military Technical Cooperation)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-04-24
Bilateral
Rusia
154. PERPRES NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-04-12
Bilateral
Slovenia
155. UU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-04-09
Regional
ASEAN
156. UU NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-28
Bilateral
Hong Kong
157. PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Annex III, Annex IV, annex V, and Annex VI of the international Convention for the Prevention of Pollution from ship 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Relating the neto (Lampiran III, Lampiran IV. Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait Daripadanya)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-20
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
158. PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 With annex and 1998 Amendement to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 beserta lampiran dan Perubahan Tahun 1998 terhadap Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-20
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
159. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Goverment of The Republic og Indonesia and the Goverment of the Kingdom of Morocco for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-20
Bilateral
Maroko
160. PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passport0
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-20
Bilateral
Argentina
161. PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Agreement Between The Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Zimbabwe For the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gaius (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Keuntungan Pemindah tanganan Harta)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-12
Bilateral
Zimbabwe
162. PERPRES NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Suriname for The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes on Income)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-05
Bilateral
Suriname
163. PERPRES NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Agreement Between The Goverment og The Republic of Indonesia and The Goverment of the Hong kong Special Administrative Region of The People's Republic of China For the avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas penghasilan beserta Protokolnya
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-03-02
Bilateral
Hong Kong
164. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Repbulic Of indonesia And The Government of The Republic Of Croatia For Avoidance Of Double Taxation With Respect To taxes On Income)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-02-24
Bilateral
Kroasia
165. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Agreement On The Privillages And Immunities Of The Association Of Southest Asian nations (Persetujuan Tentang keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-02-24
Regional
ASEAN
166. PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerjasama Menyeluruh Antara Republik Indonesia Di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership and Cooperation Between The Republic Of Indonesia Of The One Part, And The European Community And The Member States Of The Other Part)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-02-24
Regional
Uni Eropa
167. PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-02-23
Bilateral
Papua Nugini
168. PERPRES NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-02-02
Bilateral
Bangladesh
169. PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010).
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-01-11
Multilateral
170. PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitment Under The Asean Framework Agreement of Services/AFAS 7
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-01-05
Regional
ASEAN
171. UU NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2012-01-04
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
172. PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Islamic Republic of Pakistan on Visa Exeption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passport)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-12-28
Bilateral
Pakistan
173. PERPRES NOMOR 89 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antar Parlemen Asean (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges and Immunities of The AIPA Secretariat in Jakarta)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-12-05
Regional
174. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status HUkum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-11-24
Multilateral
175. PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-11-15
Regional
ASEAN
176. UU NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-11-10
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
177. PERPRES NOMOR 78 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (Konvensi Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Dispersi Budaya)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-10-29
Multilateral
178. PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On Air Services (Persetujuan Multilateral Asean tentang Jasa Angkutan Udara
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-10-11
Regional
ASEAN
179. PERPRES NOMOR 75 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean - China Centre Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-10-11
Regional
ASEAN
Tiongkok
180. PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Protocol 1 Designation Of Transit Transport Router and Facilities (Protocol 1 Penetapan Rute-rute dan Fasilitas Angkutan Transit)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-10-05
Regional
ASEAN
181. PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2011
TENTANG
1. Pengesahan Letter of Understanding For The Amendement of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 of Annex 3 of The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Goverment of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nation and The Republic of Korea (Appendix 2 lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara - negara Anggota Perhimpunan Bangsa - bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan 2. Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement Comprehensive Economic cooperation Among the Goverment of The Member Countries of Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh Antara Pemerintah Negara - negara Anggota Perhimpunan Bangsa - bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-09-09
Regional
ASEAN
182. PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-09-09
Multilateral
183. PERPRES NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-08-08
Regional
ASEAN
184. PERPRES NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Cooperation In The Peaceful Uses Of Atomic Energy)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-07-18
Bilateral
Rusia
185. PERPRES NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Peaceful Uses Of Nuclear Energy)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-07-14
Bilateral
Korea Selatan
186. PERPRES NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-07-07
Regional
ASEAN
Tiongkok
187. PERPRES NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Economic And Technical Cooperation)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-06-24
Bilateral
Mesir
188. PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG
Pengesahan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan Beras darurat ASEAN Plus Tiga)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-06-13
Regional
ASEAN
189. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-05-20
Multilateral
OKI (Organisasi Kerjasama Islam)
190. PERPRES NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Kerjasama Di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Dan Pemuda (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Slovak Republic On Co-Operation In The Fields Of Science, Education, Culture, Sports, And Youd)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-05-06
Bilateral
Slowakia
191. PERPRES NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-05-06
Regional
ASEAN
Tiongkok
192. PERPRES NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
Pengesahan Agreement Establishing The Asian - Australia - New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas Asean - Australia - Selandia Baru)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-05-06
Regional
ASEAN
193. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-03-11
Multilateral
194. PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINA ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-03-03
Bilateral
Ukraina
195. PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-02-28
Bilateral
Swiss
196. PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2011-01-24
Bilateral
Amerika Serikat
197. PERPRES NOMOR 84 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-12-28
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
198. PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-12-21
Regional
ASEAN
199. PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KE ENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-12-02
Regional
ASEAN
200. PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULTS OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE 24 DI JENEWA SWIS 2008)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-09-30
Multilateral
201. PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICE UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICE (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-09-30
Regional
ASEAN
202. PERPRES NOMOR 56 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM RANGKA PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-08-30
Regional
ASEAN
Korea Selatan
203. PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA(PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-08-30
Regional
ASEAN
Tiongkok
204. UU NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-08-27
Bilateral
Brunei Darussalam
205. PERPRES NOMOR 47 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU ON TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-07-19
Bilateral
Peru
206. PERPRES NOMOR 48 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-07-19
Bilateral
Amerika Serikat
207. UU NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-06-22
Bilateral
Singapura
208. PERPRES NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-06-21
Bilateral
Bulgaria
209. PERPRES NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAKIA REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-06-17
Bilateral
Slowakia
210. PERPRES NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-06-17
Bilateral
Bulgaria
211. PERPRES NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-06-15
Regional
ASEAN
India
212. PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-05-17
Bilateral
Malaysia
213. PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-03-18
Multilateral
214. PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-03-18
Regional
ASEAN
Korea Selatan
215. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-03-18
Regional
ASEAN
216. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-03-18
Bilateral
Kuwait
217. PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN SUARA DAN KEIKUTSERTAAN DALAM DANA MONETER NASIONAL ) DAN PROPOSAL AMANDMENT OF THE ATRICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-02-08
Multilateral
218. PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN INTERGOVEMMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN FLIGHWAY NETWORK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-01-22
Multilateral
219. PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KE LIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-01-22
Regional
ASEAN
220. PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DIBIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR FEACEFUL PURPOSE)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-01-05
Bilateral
Rusia
221. PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-01-05
Regional
ASEAN
222. PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING TERORISME)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2010-01-05
Bilateral
Rusia
223. PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, ANTALYA, 2006 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, ANTALYA, 2006)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-12-12
Multilateral
224. PERPRES NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIE SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-11-19
Bilateral
Sri Lanka
225. PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT OF COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-11-19
Regional
ASEAN
Jepang
226. PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL (PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-10-29
Multilateral
227. PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-08-28
Bilateral
Uzbekistan
228. PERPRES NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-08-28
Bilateral
Paraguay
229. PERPRES NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-08-28
Bilateral
Azerbaijan
230. PERPRES NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION ENTER ON TRADE INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DI BIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-08-05
Regional
ASEAN
231. PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERRING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-07-23
Bilateral
Denmark
232. PERPRES NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of the Republic Of the Azerbaijan On Economic And Technical Coorperation)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-06-23
Bilateral
Azerbaijan
233. UU NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 Desember 1982 Relating To The Conservation And Management Of Stradding Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stock (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-06-18
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
234. PERPRES NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS ( PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-06-11
Regional
ASEAN
235. UU NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
Undang-Undang Tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-06-11
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
236. PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And the Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Pasports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-05-22
Bilateral
Tunisia
237. PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
Pengesahan Asean Framework Agreement On Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pembebasan Visa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-05-22
Regional
ASEAN
238. UU NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-03-16
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
239. PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan pemerintah Republik Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between The Goverment Of Republic Of Indonesia And The Government Of Russian Federation On The Promotion And Protection Of Invesments)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-03-05
Bilateral
Rusia
240. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Of Finanacial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-03-05
Regional
ASEAN
241. PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND THE PROTOCOL BETWEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWOSS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-03-05
Bilateral
Swiss
242. UU NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-03-05
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
243. UU NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2009-01-12
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
244. PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Frame Work Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-12-30
Regional
ASEAN
Korea Selatan
245. PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-12-30
Regional
ASEAN
246. PERPRES NOMOR 78 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT 2006 ( PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL 2006 )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-12-30
Multilateral
247. PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE MEXICAN STATES ON EDUCATIONAL AND CULTURAL COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-11-13
Bilateral
Meksiko
248. PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YUNANI TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-11-06
Bilateral
Yunani
249. UU NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-11-06
Regional
ASEAN
250. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean Korea Centre Between The Member Countries of The Association of Southeast Asean Nations and The Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean - Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-10-21
Regional
ASEAN
Korea Selatan
251. PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciproval Protection of invesment between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-10-21
Bilateral
Iran
252. PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kongdom of The Netherlands on Mutual Administrative Assistance for The Proper Application of Customs Law and for The Prevention, Investigation and Cumbating of Customs Offences (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal balik untuk Penerapan Undang-undang Pabean yang tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-10-21
Bilateral
Belanda
253. PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-10-19
Multilateral
254. PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan pemerintah Federasi Basil mengenai Pembebasan Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Federative Republic of Brazil on Visa Exemption for Diplomatic and Official or Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-10-19
Bilateral
Brazil
255. PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-09-02
Multilateral
256. PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austria Federal Government On Visa Exemption For Hoeders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Austria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang passport Diplomatik dan Dinas)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-09-02
Bilateral
Austria
257. PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Multilateral Agreement Among D - 8 Member Countries On Administrative Assistance In Customs Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-negara Anggota D - 8 Mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-08-28
Multilateral
258. PERPRES NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kemitraan Ekonomi Konprehensif (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Conprehensive Economic Partnership)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-08-28
Bilateral
Pakistan
259. PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitment Under The Asean Framework Agreement On Services
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-07-31
Regional
ASEAN
260. PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCES OF DOUBLE TAXTATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-06-23
Bilateral
Bangladesh
261. PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-06-19
Multilateral
262. PERPRES NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-06-19
Multilateral
263. PERPRES NOMOR 41 TAHUN 2008
TENTANG
Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-06-19
Multilateral
264. PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP ( PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-05-19
Bilateral
Jepang
265. PERPRES NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW ( PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW ) BESERTA PROTOCOL TO ESTABLIH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW ( PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-05-19
Regional
ASEAN
266. PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE ( PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-05-15
Regional
ASEAN
267. PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND ON THE PROMOTION AND THE PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL ASING)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-05-07
Bilateral
Finlandia
268. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION ( PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJASAMA EKONOMI )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-05-07
Bilateral
Ceko Republik
269. UU NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-04-30
Multilateral
270. PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-02-26
Bilateral
Kolombia
271. PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-02-26
Regional
ASEAN
Tiongkok
272. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-01-26
Bilateral
Rusia
273. UU NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2008-01-04
Multilateral
274. UU NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-12-18
Bilateral
Australia
275. PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-12-06
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
276. PERPRES NOMOR 100 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-11-16
Bilateral
Chili
277. PERPRES NOMOR 101 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAHRAGA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-11-16
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
278. PERPRES NOMOR 102 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-11-16
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
279. PERPRES NOMOR 103 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR PENDIDIKAN TINGGI DI ASIA DAN PASIFIK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-11-16
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
280. UU NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-10-23
Bilateral
Korea Selatan
281. PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-09-27
Bilateral
Qatar
282. PERPRES NOMOR 92 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-09-21
Bilateral
Korea Selatan
283. PERPRES NOMOR 84 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-08-02
Bilateral
Qatar
284. PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-07-19
Regional
ASEAN
285. PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON INFORMATION EXCHANGE AND ESTABLISHMENT OF COMMUNICATION PROCEDURES (PERSETUJUAN TENTANG PERTUKARAN INFORMASI DAN PEMBENTUKAN PROSEDUR KOMUNIKASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-07-19
Multilateral
Malaysia
Filipina
286. PERPRES NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-07-05
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
287. PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-06-05
Bilateral
Bosnia Herzegovina
288. UU NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-04-10
Bilateral
Filipina
289. PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-03-28
Regional
ASEAN
Korea Selatan
290. PERPRES NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE REPUBLIC OF KOREA ( PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA )
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-03-28
Regional
ASEAN
Korea Selatan
291. UU NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-03-15
Bilateral
Vietnam
292. PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-03-05
Multilateral
AHA Center (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)
293. PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMEN ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQ
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-02-20
Multilateral
294. PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2007-01-25
Regional
ASEAN
295. UU NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-29
Multilateral
296. UU NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOP
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-29
Bilateral
India
297. PERPRES NOMOR 101 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVER
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-12
Bilateral
Iran
298. PERPRES NOMOR 102 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-12
Bilateral
Iran
299. PERPRES NOMOR 97 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTIO
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-09
Bilateral
Ekuador
300. PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-09
Multilateral
301. PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-12-09
Bilateral
Slowakia
302. PERPRES NOMOR 69 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC AND DEVELOPMENT COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGG
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-06-26
Regional
ASEAN
Rusia
303. PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-05-11
Regional
ASEAN
304. PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON EC
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-05-11
Bilateral
Ekuador
305. PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONES
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-05-11
Bilateral
Iran
306. UU NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-04-18
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
307. UU NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-04-18
Bilateral
Tiongkok
308. UU NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-04-05
Multilateral
309. UU NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-04-05
Multilateral
310. UU NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-03-20
Multilateral
311. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2006-02-01
Bilateral
Singapura
312. PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIF
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-11-16
Multilateral
WTO (World Trade Organization)
313. UU NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-10-28
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
314. UU NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-10-28
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
315. PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-10-12
Bilateral
Tiongkok
316. PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-10-12
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
317. PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-07-10
Multilateral
318. PERPRES NOMOR 47 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-07-10
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
319. PERPRES NOMOR 44 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-07-08
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
320. PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-04-21
Multilateral
321. PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-01-17
Bilateral
Tajikistan
322. PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-01-17
Bilateral
Venezuela
323. PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-01-17
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
324. PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2005-01-17
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
325. PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-12-20
Regional
ASEAN
326. KEPPRES NOMOR 90 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-10-11
Multilateral
327. KEPPRES NOMOR 85 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF ASIA-PASIFIC TELECOMMUNICATION, NEW DELHI, 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNIKASI ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI, 2002)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-10-05
Multilateral
328. KEPPRES NOMOR 76 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-27
Bilateral
Peru
329. KEPPRES NOMOR 77 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-27
Bilateral
Korea Utara
330. KEPPRES NOMOR 78 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-27
Bilateral
Bulgaria
331. KEPPRES NOMOR 79 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-27
Bilateral
Amerika Serikat
332. KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN INSTRUMENT AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARARAKESH, 2002)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-27
Multilateral
333. KEPPRES NOMOR 74 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY, 1996 (TRAKTAT WIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-09-10
Multilateral
334. UU NOMOR 21 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL IN BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL BIODIVERSITY (PROTOCOL CARTEGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI) MENJADI UNDANG-UNDANG.
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-08-15
Multilateral
335. KEPPRES NOMOR 69 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-08-10
Regional
ASEAN
India
336. KEPPRES NOMOR 67 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-08-10
Bilateral
Meksiko
337. KEPPRES NOMOR 68 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-08-10
Bilateral
Jerman
338. UU NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOCOL KYOTO TENTANG KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG PERUBAHAN IKLIM)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-07-27
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
339. KEPPRES NOMOR 53 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-06-23
Bilateral
Polandia
340. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-06-15
Regional
ASEAN
Tiongkok
341. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-05-31
Bilateral
Bulgaria
342. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2004-01-21
Bilateral
Portugal
343. KEPPRES NOMOR 90 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN PAKET KETIGA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Regional
ASEAN
344. KEPPRES NOMOR 91 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA MENGENAI KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Bilateral
Korea Selatan
345. KEPPRES NOMOR 92 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS  PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Bilateral
Belanda
346. KEPPRES NOMOR 93 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Bilateral
India
347. KEPPRES NOMOR 94 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN  SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEDUA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Multilateral
348. KEPPRES NOMOR 95 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN  AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN SCIENCE FUND (PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DANA ILMU PENGETAHUAN ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Regional
ASEAN
349. KEPPRES NOMOR 96 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS  PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-11-14
Bilateral
Korea Selatan
350. UU NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 18 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRI AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-07-25
Multilateral
351. KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES (PROTOKOL PROSEDUR NOTIFIKASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-07-21
Regional
ASEAN
352. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-07-21
Bilateral
Rumania
353. KEPPRES NOMOR 57 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-07-21
Bilateral
Thailand
354. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS  PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-07-21
Bilateral
Tiongkok
355. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN  PROTOCOL  9 DANGEROUS GOODS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-04-11
Regional
ASEAN
356. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-01-23
Bilateral
Korea Selatan
357. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 2003-01-23
Bilateral
Slowakia
358. KEPPRES NOMOR 82 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-29
Regional
ASEAN
359. KEPPRES NOMOR 76 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURE TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Regional
ASEAN
360. KEPPRES NOMOR 77 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Bilateral
Filipina
361. KEPPRES NOMOR 78 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Regional
ASEAN
362. KEPPRES NOMOR 79 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Bilateral
Vietnam
363. KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ESTONIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Bilateral
Estonia
364. KEPPRES NOMOR 81 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-14
Regional
ASEAN
365. KEPPRES NOMOR 75 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KOPERASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-11-05
Multilateral
366. KEPPRES NOMOR 52 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROPOSED FOURTH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN DASAR DANA MONETER INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-07-10
Multilateral
367. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 (KONVENSI TENTANG KEMUDAHAN LALULINTAS MARITIM INTERNASIONAL, 1965)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-07-03
Multilateral
368. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-07-01
Bilateral
Kolombia
369. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-05-29
Multilateral
370. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE (PROTOKOL 5 SKIM ASURANSI WAJIB ENDARAAN BERMOTOR ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-05-29
Regional
ASEAN
371. KEPPRES NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-05-20
Multilateral
372. KEPPRES NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND HE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-04-30
Multilateral
373. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-04-30
Multilateral
374. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-04-25
Bilateral
Sudan
375. UU NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2002-04-17
Multilateral
376. KEPPRES NOMOR 125 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-12-10
Bilateral
Tiongkok
377. KEPPRES NOMOR 121 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-11-29
Bilateral
Belarus
378. KEPPRES NOMOR 106 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY (KONVENSI TENTANG KESELAMATAN NUKLIR)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-10-04
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
379. KEPPRES NOMOR 86 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-07-10
Regional
ASEAN
380. KEPPRES NOMOR 75 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN e-ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-06-21
Regional
ASEAN
381. KEPPRES NOMOR 76 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-06-21
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
382. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-05-11
Bilateral
Belarus
383. UU NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-05-08
Bilateral
Hong Kong
384. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-04-17
Bilateral
Papua Nugini
385. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-03-29
Bilateral
Aljazair
386. KEPPRES NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-03-19
Multilateral
387. KEPPRES NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-03-08
Bilateral
Korea Utara
388. KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-02-22
Bilateral
Nigeria
389. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-01-05
Multilateral
390. KEPPRES NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2001-01-05
Bilateral
Slowakia
391. KEPPRES NOMOR 167 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-12-01
Bilateral
Argentina
392. KEPPRES NOMOR 154 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT FOR SENSITIVE AND HIGHLY SENSITIVE PRODUCTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-11-08
Multilateral
393. KEPPRES NOMOR 155 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-11-08
Bilateral
Aljazair
394. KEPPRES NOMOR 140 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-10-06
Bilateral
Yordania
395. KEPPRES NOMOR 112 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-08-01
Multilateral
396. KEPPRES NOMOR 94 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-07-11
Regional
397. KEPPRES NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES DAN PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-06-23
Multilateral
398. KEPPRES NOMOR 73 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-05-30
Bilateral
Suriname
399. KEPPRES NOMOR 70 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-05-29
Bilateral
Kuba
400. KEPPRES NOMOR 71 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-05-29
Bilateral
Suriname
401. KEPPRES NOMOR 72 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-05-29
Bilateral
Suriname
402. KEPPRES NOMOR 65 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-05-08
Bilateral
Ceko Republik
403. KEPPRES NOMOR 57 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-04-20
Bilateral
Brunei Darussalam
404. KEPPRES NOMOR 54 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-04-18
Bilateral
Libanon
405. KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI PROMOSI DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL SECARA TIMBAL BALIK BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-04-18
Bilateral
Chili
406. UU NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-03-08
Multilateral
407. KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-02-28
Bilateral
Aljazair
408. KEPPRES NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-02-28
Bilateral
Rusia
409. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-01-03
Bilateral
Mongolia
410. KEPPRES NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 2000-01-03
Bilateral
Kamboja
411. KEPPRES NOMOR 178 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-30
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
412. KEPPRES NOMOR 167 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTM
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-20
Multilateral
Brunei Darussalam
Malaysia
Filipina
Singapura
Thailand
413. KEPPRES NOMOR 168 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-20
Bilateral
Seychelles
414. KEPPRES NOMOR 169 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-20
Regional
ASEAN
415. KEPPRES NOMOR 170 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-20
Bilateral
Maroko
416. KEPPRES NOMOR 148 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-12-03
Bilateral
Rumania
417. KEPPRES NOMOR 137 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-11-18
Bilateral
Rusia
418. KEPPRES NOMOR 128 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-10-13
Bilateral
Australia
419. KEPPRES NOMOR 129 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-10-13
Regional
ASEAN
420. KEPPRES NOMOR 113 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-09-23
Bilateral
Rusia
421. KEPPRES NOMOR 103 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-09-01
Regional
ASEAN
422. KEPPRES NOMOR 98 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-08-19
Bilateral
Turkmenistan
423. KEPPRES NOMOR 78 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-07-09
Regional
424. KEPPRES NOMOR 79 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NAMIBIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-07-09
Bilateral
Namibia
425. KEPPRES NOMOR 70 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-07-05
Multilateral
426. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-06-24
Bilateral
Rumania
427. KEPPRES NOMOR 60 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-06-22
Bilateral
Turkmenistan
428. KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN DI BIDANG PELAYARAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-06-11
Bilateral
Jerman
429. KEPPRES NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN GENERAL AGREEMENT OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-06-04
Bilateral
Australia
430. KEPPRES NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-28
Bilateral
Ceko Republik
431. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-28
Bilateral
Suriname
432. KEPPRES NOMOR 52 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 19
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-28
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
433. UU NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-25
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
434. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-19
Bilateral
Kuba
435. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-19
Bilateral
Zimbabwe
436. KEPPRES NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER COUNTRIES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-07
Regional
ASEAN
437. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-07
Bilateral
Spanyol
438. UU NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABALITION ON FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-07
Multilateral
439. UU NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN MASUK KERJA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-07
Multilateral
440. UU NOMOR 21 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION ON RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCUPATION KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASIDALAM HAL PEKERJAAN DAN JABATAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-05-07
Multilateral
441. KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-04-06
Regional
ASEAN
442. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-01-29
Multilateral
443. KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES BESERTA LAMPIRANNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-01-27
Multilateral
444. UU NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE GAVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-01-27
Bilateral
Australia
445. KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE (PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT, PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-01-08
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
446. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1999-01-08
Bilateral
Yordania
447. KEPPRES NOMOR 201 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA UNTUK PENGINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-12-29
Bilateral
Kanada
448. KEPPRES NOMOR 200 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONL A AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-12-28
Bilateral
Bangladesh
449. KEPPRES NOMOR 194 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-11-13
Bilateral
Slovenia
450. KEPPRES NOMOR 175 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MFNGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-29
Bilateral
Meksiko
451. KEPPRES NOMOR 176 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-29
Bilateral
Suriah
452. KEPPRES NOMOR 177 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-29
Bilateral
Vietnam
453. KEPPRES NOMOR 178 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MALI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-29
Bilateral
Mali
454. UU NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-28
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
455. KEPPRES NOMOR 147 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Rumania
456. KEPPRES NOMOR 148 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Afrika Selatan
457. KEPPRES NOMOR 149 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Belgia
458. KEPPRES NOMOR 150 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Sudan
459. KEPPRES NOMOR 151 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Yordania
460. KEPPRES NOMOR 153 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Mesir
461. KEPPRES NOMOR 154 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE EXTENSION OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE MEMBER COUNTRIES OF ASEAN TO THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Regional
Uni Eropa
ASEAN
462. KEPPRES NOMOR 155 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Ukraina
463. KEPPRES NOMOR 156 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Uni Emirat Arab
464. KEPPRES NOMOR 157 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Mongolia
465. KEPPRES NOMOR 158 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Venezuela
466. KEPPRES NOMOR 159 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Suriah
467. KEPPRES NOMOR 160 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Turki
468. KEPPRES NOMOR 161 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Uzbekistan
469. KEPPRES NOMOR 152 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-18
Bilateral
Kuwait
470. KEPPRES NOMOR 146 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-09-16
Bilateral
Sudan
471. KEPPRES NOMOR 135 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK MEMERANGI PENGGURUNAN DI NEGARA-NEGARA YANG MENGA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-08-28
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
472. KEPPRES NOMOR 130 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS (PERSETUJUAN ASEAN DI BIDANG KEPABEANAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-08-18
Regional
ASEAN
473. KEPPRES NOMOR 107 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Turki
474. KEPPRES NOMOR 108 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Turki
475. KEPPRES NOMOR 109 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Yaman
476. KEPPRES NOMOR 110 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Mauritius
477. KEPPRES NOMOR 111 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UKRAINA PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UKRAINA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Ukraina
478. KEPPRES NOMOR 112 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-07-27
Bilateral
Uzbekistan
479. KEPPRES NOMOR 88 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-23
Bilateral
Afrika Selatan
480. KEPPRES NOMOR 89 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-23
Bilateral
Kroasia
481. KEPPRES NOMOR 90 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-23
Bilateral
Thailand
482. KEPPRES NOMOR 91 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-23
Bilateral
Yaman
483. KEPPRES NOMOR 92 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-23
Multilateral
484. KEPPRES NOMOR 83 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-06-05
Multilateral
485. KEPPRES NOMOR 65 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-04-13
Multilateral
486. KEPPRES NOMOR 53 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE INITIAL PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-31
Regional
ASEAN
487. KEPPRES NOMOR 52 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-27
Bilateral
Djibouti
488. KEPPRES NOMOR 49 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA - PASIFIK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-21
Regional
489. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Laos
490. KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Kamboja
491. KEPPRES NOMOR 41 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Multilateral
492. KEPPRES NOMOR 42 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Mozambik
493. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Kroasia
494. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Afrika Selatan
495. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-03-10
Bilateral
Italia
496. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-01-10
Bilateral
Mauritius
497. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-01-07
Bilateral
Maroko
498. KEPPRES NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OR THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
TANGGAL PENGUNDANGAN 1998-01-07
Bilateral
Bangladesh
499. KEPPRES NOMOR 49 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-12-29
Bilateral
Malaysia
500. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM(PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-08-28
Regional
ASEAN
501. KEPPRES NOMOR 29 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-07-16
Bilateral
Pakistan
502. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONG KONG CONCERNING AIR SERVICES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-06-30
Bilateral
Hong Kong
503. KEPPRES NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
TENTANG PENGESAHAN CONVENTION RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS BESERTA PROTOCOL (KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-06-03
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
504. KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-05-07
Multilateral
505. KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND REGULATIONS UNDER THE PCT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-05-07
Multilateral
506. KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN TRADEMARK LAW TREATY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-05-07
Multilateral
507. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-05-07
Multilateral
508. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-05-07
Multilateral
509. UU NOMOR 9 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-04-02
Regional
ASEAN
510. UU NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-24
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
511. KEPPRES NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-18
Bilateral
Yordania
512. KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-12
Bilateral
Irak
513. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON REGISTRATION OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE, 1975 (KONVENSI TENTANG REGISTRASI BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA, 1975)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-12
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
514. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK SRI LANKA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-12
Bilateral
Sri Lanka
515. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1997-03-12
Bilateral
Kyrgyzstan
516. KEPPRES NOMOR 91 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-12-03
Bilateral
Libya
517. KEPPRES NOMOR 88 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WITH A RELATED PROTOCOL AND EXCHANGE OF NOTES SIGNED AT JAKARTA ON THE 11TH DAY OF JULY, 1988
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-11-20
Bilateral
Amerika Serikat
518. UU NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-11-07
Multilateral
519. KEPPRES NOMOR 82 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-10-25
Bilateral
Finlandia
520. KEPPRES NOMOR 83 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-10-25
Bilateral
Uzbekistan
521. KEPPRES NOMOR 70 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IKAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-22
Bilateral
Kazakhstan
522. KEPPRES NOMOR 64 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-21
Bilateral
Ukraina
523. KEPPRES NOMOR 65 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-21
Bilateral
Ukraina
524. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-21
Bilateral
Ukraina
525. KEPPRES NOMOR 67 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-21
Bilateral
Kyrgyzstan
526. KEPPRES NOMOR 63 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-08-16
Bilateral
Pakistan
527. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA FOR COOPERATION IN SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-07-19
Bilateral
Australia
528. KEPPRES NOMOR 59 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES BESERTA LAMPIRANNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-07-19
Multilateral
529. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-07-04
Regional
ASEAN
530. KEPPRES NOMOR 50 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-06-24
Bilateral
Australia
531. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-06-11
Multilateral
532. KEPPRES NOMOR 25 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND RELATING TO SCHEDULE AIR TRANSPORT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-03-19
Bilateral
Polandia
533. KEPPRES NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-03-15
Bilateral
Mikronesia
534. KEPPRES NOMOR 22 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-03-13
Bilateral
Suriname
535. KEPPRES NOMOR 20 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANTARIKSA, 1972)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-27
Multilateral
536. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA INSTRUMEN AMANDEMENNYA, KYOTO, 1994
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-22
Multilateral
537. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE),1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL)(PELEMBAGAAN KOMISI FASILITASI),1991 DAN AMENDMENTS TO THE CO
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-16
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
538. KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-16
Multilateral
539. KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-14
Bilateral
Vietnam
540. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-02
Bilateral
Singapura
541. KEPPRES NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON MILITARY TRAINING IN AREAS 1 AND 2
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-02
Bilateral
Singapura
542. KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1996-02-02
Multilateral
543. KEPPRES NOMOR 84 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
544. KEPPRES NOMOR 85 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
545. KEPPRES NOMOR 86 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS (PTA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
546. KEPPRES NOMOR 87 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON ASEAN ENERGY COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
547. KEPPRES NOMOR 88 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
548. KEPPRES NOMOR 89 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-30
Regional
ASEAN
549. KEPPRES NOMOR 79 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CHECH REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-06
Bilateral
Ceko Republik
550. KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-12-06
Bilateral
Kyrgyzstan
551. KEPPRES NOMOR 76 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-11-10
Bilateral
Laos
552. KEPPRES NOMOR 77 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF HUNGARY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-11-10
Bilateral
Hongaria
553. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50 (a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 50 (a) KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-09-22
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
554. KEPPRES NOMOR 67 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-09-22
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
555. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE CREATION OF ASSOCIATION OF COFFEE PRODUCING COUNTRIES (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ASOSIASI NEGARA NEGARA PRODUSEN KOPI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-08-23
Multilateral
556. KEPPRES NOMOR 53 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN SPANYOL MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN SECARA RESIPROKAL ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-07-31
Bilateral
Spanyol
557. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-07-03
Bilateral
Singapura
558. KEPPRES NOMOR 47 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-07-03
Bilateral
Bulgaria
559. KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-06-19
Bilateral
Kuwait
560. KEPPRES NOMOR 41 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-06-19
Bilateral
Madagaskar
561. KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-03-14
Bilateral
Laos
562. KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDOESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-03-14
Bilateral
Bahrain
563. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-01-27
Bilateral
Tiongkok
564. KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1994 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 1994)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-01-23
Multilateral
565. KEPPRES NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 1994 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 1994)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-01-17
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
566. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH THE SOUTH CENTRE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT SELATAN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1995-01-13
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
567. UU NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-11-02
Multilateral
568. UU NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-11-02
Bilateral
Australia
569. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-09-20
Bilateral
Slowakia
570. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-08-05
Bilateral
Mesir
571. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT, BESERTA PROTOCOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-08-02
Bilateral
Belanda
572. KEPPRES NOMOR 60 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-08-02
Bilateral
Italia
573. UU NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-08-01
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
574. UU NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-08-01
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
575. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OFGREAT BRITAIN AND NOTHERN IRELAND ON COPYRIGHT PROTECTION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-07-28
Bilateral
Inggris Raya
576. KEPPRES NOMOR 57 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-07-28
Bilateral
Suriname
577. KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-07-22
Bilateral
Norwegia
578. KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JAMAICA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-06-01
Bilateral
Jamaika
579. KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-05-26
Bilateral
Malaysia
580. KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN STATUTE OF THE CENTRE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE MOVEMENT OF THE NON ALIGNED COUNTRIES AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-05-10
Multilateral
581. KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-02-24
Bilateral
Belanda
582. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRASI SRI LANKA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-02-17
Bilateral
Sri Lanka
583. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KEHARYAPATIHAN LUXEMBOURG TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-02-17
Bilateral
Luxemburg
584. KEPPRES NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1994-02-17
Bilateral
Korea Selatan
585. KEPPRES NOMOR 118 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-12-08
Bilateral
Inggris Raya
586. KEPPRES NOMOR 113 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-12-03
Bilateral
Vietnam
587. KEPPRES NOMOR 114 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-12-03
Bilateral
Vietnam
588. KEPPRES NOMOR 115 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-12-03
Bilateral
Vietnam
589. KEPPRES NOMOR 116 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-12-03
Bilateral
Tiongkok
590. KEPPRES NOMOR 105 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SAUDI ARABIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-11-06
Bilateral
Arab Saudi
591. KEPPRES NOMOR 106 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-11-06
Bilateral
Yordania
592. KEPPRES NOMOR 107 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-11-06
Bilateral
Belanda
593. KEPPRES NOMOR 108 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-11-06
Bilateral
Papua Nugini
594. KEPPRES NOMOR 91 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-10-06
Regional
Kanada
595. KEPPRES NOMOR 86 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-09-16
Multilateral
596. KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AN AMENDMENT OF ARTICLE VI OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-09-01
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
597. KEPPRES NOMOR 81 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON EARLY NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-09-01
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
598. KEPPRES NOMOR 82 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON ASSISTANCE IN THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL EMERGENCY
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-09-01
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
599. KEPPRES NOMOR 71 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF THE CENTER
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-08-04
Multilateral
600. KEPPRES NOMOR 72 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-08-04
Bilateral
Polandia
601. KEPPRES NOMOR 67 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-07-26
Bilateral
Argentina
602. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-07-12
Multilateral
603. KEPPRES NOMOR 59 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-07-07
Multilateral
604. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA 1991
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-06-26
Bilateral
Kanada
605. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-26
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
606. KEPPRES NOMOR 39 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA DAN MELAMPAUI WILAYAH BERDAULAT MASING-MASING
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-17
Bilateral
Uni Emirat Arab
607. KEPPRES NOMOR 35 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL-NYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-15
Multilateral
608. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-15
Bilateral
Australia
609. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO COOPERATION IN FISHERIES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-15
Bilateral
Australia
610. KEPPRES NOMOR 38 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-05-15
Bilateral
Australia
611. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-02-24
Bilateral
Tunisia
612. KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-02-12
Bilateral
Polandia
613. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-01-15
Bilateral
Chili
614. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CUBA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1993-01-14
Bilateral
Kuba
615. KEPPRES NOMOR 68 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS, BESERTA PROTOCOL-NYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-12-23
Bilateral
Swedia
616. KEPPRES NOMOR 63 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-11-12
Bilateral
Suriname
617. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-11-10
Bilateral
Tunisia
618. KEPPRES NOMOR 62 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-11-10
Bilateral
Australia
619. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR THE SOUTH EAST ASIA AND PACIFIC REGION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-10-06
Regional
620. KEPPRES NOMOR 59 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC REGION, AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING GOVERNMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-10-06
Regional
621. KEPPRES NOMOR 52 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-09-12
Bilateral
Tunisia
622. KEPPRES NOMOR 53 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-09-12
Bilateral
Hongaria
623. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PROPOSED THIRD AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-08-28
Multilateral
624. KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-07-27
Bilateral
Uzbekistan
625. KEPPRES NOMOR 38 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-07-13
Bilateral
Sudan
626. KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOLNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-06-26
Bilateral
Malaysia
627. KEPPRES NOMOR 30 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK KERJASAMA DALAM RISET ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-06-25
Bilateral
Amerika Serikat
628. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-05-26
Bilateral
Venezuela
629. KEPPRES NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 - 29 JUNE 1990
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-05-13
Multilateral
630. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-03-25
Bilateral
Thailand
631. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA REGARDING THE STATUS OF FORCES OF EACH STATE IN THE TERRITORY OF THE OTHER STATE
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-03-24
Bilateral
Papua Nugini
632. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA UNTUK PEMBEBASAN TIMBAL BALIK PAJAK-PAJAK DAN BEA MASUK ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DARI KEDUA NEGARA BESERTA PROTOKOLNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-02-18
Bilateral
Arab Saudi
633. KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-02-04
Bilateral
Rumania
634. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PARIWISATA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-01-09
Bilateral
Malaysia
635. KEPPRES NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN INTER PARLIAMENTARY ORGANIZATION (AIPO) RELATING TO THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE AIPO PERMANENT SECRETARIAT IN JAKARTA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-01-04
Regional
636. KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION 69, CONVENTION CONCERNING THE CERTIFICATION OF SHIP'S COOK, (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 69 MENGENAI SERTIFIKAT BAGI JURU MASAK DI KAPAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-01-04
Multilateral
637. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIK POSTAL UNION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-01-04
Regional
638. KEPPRES NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1992-01-03
Multilateral
639. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-12-18
Multilateral
640. KEPPRES NOMOR 57 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA PROTOKOLNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-11-20
Bilateral
Jerman
641. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-10-19
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
642. KEPPRES NOMOR 32 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SINGAPURA, BESERTA LAMPIRANNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-07-18
Bilateral
Singapura
643. KEPPRES NOMOR 33 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TEXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL-NYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-07-18
Bilateral
Bulgaria
644. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-06-14
Bilateral
Korea Selatan
645. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-03-09
Bilateral
Bulgaria
646. KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA UNTUK KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-03-09
Bilateral
Argentina
647. KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-02-25
Bilateral
Vietnam
648. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-01-29
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
649. KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-01-23
Bilateral
Pakistan
650. UU NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE OF COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI D
TANGGAL PENGUNDANGAN 1991-01-07
Bilateral
Australia
651. KEPPRES NOMOR 60 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-12-20
Bilateral
Singapura
652. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-10-15
Multilateral
653. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN FISKAL, BESERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-10-09
Bilateral
Italia
654. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN REVISED TEXT OF THE INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-09-26
Multilateral
655. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN FOURTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-09-20
Multilateral
656. KEPPRES NOMOR 41 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE USE OF INMARSAT SHIP EARTH STATION WITHIN THE TERRITORIAL SEA AND PORTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-09-15
Multilateral
657. KEPPRES NOMOR 42 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-09-15
Multilateral
658. KEPPRES NOMOR 39 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-09-03
Bilateral
Papua Nugini
659. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-08-25
Multilateral
660. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION 144 CONVENTION CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 144 MENGENAI KONSULTASI TRIPARTIT UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR PERBURUHAN NASIONAL)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-06-18
Multilateral
661. KEPPRES NOMOR 3 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
TANGGAL PENGUNDANGAN 1990-01-11
Bilateral
Maroko
662. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON NIKEL, 1985 STANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE FOR AND INTERNATIONAL NIKEL STUDY GROUP.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-12-20
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
663. KEPPRES NOMOR 62 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON COPPER, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY GROUP.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-12-20
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
664. KEPPRES NOMOR 63 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON TIN, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL TIN STUDY GROUP.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-12-20
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
665. KEPPRES NOMOR 60 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE TAXATION AND THE OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF NOTE YA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-12-09
Bilateral
Hongaria
666. KEPPRES NOMOR 54 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-11-01
Multilateral
667. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN COSTUM CONVENTION ON CONTAINER, 1972.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-08-31
Multilateral
668. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN COSTUM CONVENTION ON THE INTENATIONAL TRANSPORT OF GODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR CONVENTION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-08-31
Multilateral
669. KEPPRES NOMOR 47 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-08-31
Bilateral
Jerman
670. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONPEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN,BESERTA PROTOKOLNYA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-08-31
Bilateral
Swiss
671. KEPPRES NOMOR 41 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTIONAL OF THE INTERNATIOAN LABOUR ORGANIZATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-08-01
Multilateral
672. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE PREVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNARTIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-07-26
Multilateral
673. KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES AMONG DEVELOPING COUNTRIES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-07-18
Multilateral
674. KEPPRES NOMOR 33 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAVE CONTAINERS (CSC).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-07-17
Multilateral
IMO (International Maritime Organization)
675. KEPPRES NOMOR 32 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABILISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT BESERTA PERUBAHANNYA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-06-28
Multilateral
676. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-05-30
Multilateral
ACB (ASEAN Centre for Biodiversity)
677. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT DEMOCRATIC REPUBLIC ON ECONOMI AND THE TECHNICAL COOPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-05-29
Bilateral
Jerman
678. KEPPRES NOMOR 25 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-05-29
Bilateral
Amerika Serikat
679. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM SWEDEN FOR THE AVOIDANCE DOUBLE AND THE PREVENTATION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOKOLNYA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-04-30
Bilateral
Swedia
680. KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT THE REPUBLIC INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANDE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-03-08
Bilateral
Korea Selatan
681. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1989-01-25
Multilateral
682. KEPPRES NOMOR 54 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT OF THE ESTABILISHMENT OF THE ASEAN TOURISM INFORMATION CENTRE.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-12-07
Regional
ASEAN
683. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION BETWEEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOKOL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-11-08
Bilateral
Norwegia
684. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION BETWEEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOKOL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-10-31
Bilateral
Amerika Serikat
685. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FINLAND MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI DAN TEKNOLOGI.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-10-28
Bilateral
Finlandia
686. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA AND THE COMMITION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE ESTABILSH OF THE REPRESENTATION OF THE COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN JAKARTA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-10-18
Regional
Uni Eropa
687. KEPPRES NOMOR 35 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRNSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE NEW ZEALAND RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-10-14
Bilateral
Selandia Baru
688. UU NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN "PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-07-01
Regional
ASEAN
689. KEPPRES NOMOR 20 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN REVISED BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-06-29
Regional
ASEAN
690. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-06-29
Multilateral
691. KEPPRES NOMOR 22 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN AN AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIK OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIK OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENS.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-06-29
Regional
ASEAN
692. KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 1988
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA REKAMAN SUARA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MASYARAKAT EROPA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1988-05-27
Regional
Uni Eropa
693. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND FOR THE AVOIDANCE OF FOUBLE TAXION AND THE PREVENTIONS OF FISCAL EVATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-12-11
Bilateral
Selandia Baru
694. KEPPRES NOMOR 49 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF FOUBLE TAXION AND THE PREVENTIONS OF FISCAL EVATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-12-11
Bilateral
Finlandia
695. KEPPRES NOMOR 47 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN, BESERTA PROKOTOL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-12-08
Bilateral
India
696. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON TRADE BETWEEN THE DEPARTEMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF RUMANIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-12-03
Bilateral
Rumania
697. KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1987.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-10-05
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
698. KEPPRES NOMOR 32 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN TO ARTICELES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-08-13
Multilateral
699. KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABILISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE INDONESIA AND PACIFIK REGION (INFOFISH).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-08-11
Multilateral
700. KEPPRES NOMOR 33 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMET OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-08-11
Bilateral
Jerman
701. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-07-25
Bilateral
Austria
702. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN PERTUKARAN NOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ARAB MESIR MENGENAI PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA DI BIDANG PERDAGANGAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-07-15
Bilateral
Mesir
703. KEPPRES NOMOR 22 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING YOUTH AND SPORTS COORPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-07-04
Bilateral
Bangladesh
704. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMANDEMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (ARTICLE 83 BIS).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-07-01
Multilateral
ICAO (International Civil Aviation Organization)
705. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMET OF THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING TECHNICAL COORPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-06-26
Bilateral
Chili
706. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT PADALARANG-CILEUNYI TOL HIGHWAY PROJECT BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-06-16
Bilateral
Kuwait
707. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT DEVELOPMENT OF SURABAYA PORT PROJECT (PHASE II) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-05-25
Bilateral
Arab Saudi
708. KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA REGARDING THE ESTABILISHMENT OF A VOCATIONAL TRINING CENTER IN THE REPUBLIC OF INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-05-11
Bilateral
Korea Selatan
709. KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIFERENTIAL SOURTLISTING OF ASEAN CONTRACTORS.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-05-05
Regional
ASEAN
710. KEPPRES NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTIR FO THE AVOIDANCO OF DOUBLE TAXATION AND THE PRIVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAKES ON INCOME AND ON CAPITAL BESRTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-04-20
Bilateral
Austria
711. UU NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-02-21
Bilateral
Papua Nugini
712. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1987-01-14
Multilateral
713. KEPPRES NOMOR 60 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION CONSTANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARES, 1978.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-12-04
Multilateral
714. KEPPRES NOMOR 59 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT ON NUCLEUS ESTATE AND SMALL OLDER PROJECT (NES VII REGION IV) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR THE DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-11-19
Bilateral
Arab Saudi
715. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF DOMESTIC DRIVING LICENCES ISSUED BY ASEAN COUNTRIES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-11-15
Regional
ASEAN
716. KEPPRES NOMOR 49 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE FHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-09-24
Multilateral
717. KEPPRES NOMOR 46 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS 1973, BESERTA PROTOCOL (THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-09-09
Multilateral
718. KEPPRES NOMOR 44 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON ASEAN ENERGY COOPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-08-30
Regional
ASEAN
719. KEPPRES NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-08-30
Regional
ASEAN
720. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC OF ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-08-29
Bilateral
Polandia
721. KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ESTABILISHING THE MULTILATERAL INVESTMEN GUARATEE AGENCY.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-07-18
Multilateral
722. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE CONCERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-06-16
Regional
ASEAN
723. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE AND ECONOMIC COORPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-05-19
Bilateral
Yordania
724. KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT ARAKUNDO-JAMBU AYE IORRIGATION AND PLOOD CONTROL PROJECT BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-05-09
Bilateral
Arab Saudi
725. KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-04-21
Multilateral
726. KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INCOME BESERTA PROTOKOLNYA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-04-21
Bilateral
Denmark
727. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION “INTELSAT” BESERTA OPERATING AGREEMENTNYA (OPERATING AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION “INTELSAT”).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-02-10
Multilateral
728. KEPPRES NOMOR 8 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON INTELSAT PRIVILEGES, EXEMPTIONS AND IMMUNITIES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-02-10
Multilateral
729. KEPPRES NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT (PADALARAN-CILEUNYI HIGHWAY PROJECT) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR THE DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1986-01-29
Bilateral
Arab Saudi
730. UU NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-12-31
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
731. KEPPRES NOMOR 78 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-11-28
Bilateral
Inggris Raya
732. UU NOMOR 11 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION NAIROBI, 1982)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-10-22
Multilateral
733. KEPPRES NOMOR 68 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN ARRANGEMENT ESTABILISHING THE INTERNATIONAL TEXTILES AND CLOTHING BUREAU.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-09-10
Multilateral
734. KEPPRES NOMOR 65 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-09-06
Multilateral
735. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE EXT OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA MALAYSIA THE PHILIPPINES SINGAPORE AND THAILAND MEMBER COUNTRY THE ASEAN EEC-BD.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-09-06
Regional
ASEAN
736. KEPPRES NOMOR 48 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT NUCLEUSETATE AND SMALL OLDER SUGAR PROJECT BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND REPBUBLIC INDONESIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-05-14
Bilateral
Arab Saudi
737. KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-02-28
Multilateral
738. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIES JOINT VENTURES AND SUPPLEMENT AGREEMENT TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIES JOINT VENTUTERS (BAAIJV).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1985-01-29
Regional
ASEAN
739. KEPPRES NOMOR 69 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN ECONOMI AND TECHNICAL COOPERATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-12-11
Bilateral
Turki
740. KEPPRES NOMOR 70 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSILIST RUMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK, ILMU PENGETAHUAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-12-11
Bilateral
Rumania
741. KEPPRES NOMOR 71 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIC INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDREASI JERMAN MENGENAI KERJASAMA TEKNIK.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-12-11
Bilateral
Jerman
742. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER AGREEMENT.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-11-29
Bilateral
Papua Nugini
743. KEPPRES NOMOR 49 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT 1985.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-09-01
Multilateral
744. KEPPRES NOMOR 47 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE PRODUCTS 1982.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-08-29
Multilateral
745. UU NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1984-07-24
Multilateral
746. KEPPRES NOMOR 50 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERNYATAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-09-21
Multilateral
747. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFE AGREENMENT 1983.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-09-21
Multilateral
748. KEPPRES NOMOR 38 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-06-23
Regional
ASEAN
749. KEPPRES NOMOR 27 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMIAH.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-05-25
Bilateral
India
750. KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN CONVENTION IMCO.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-05-24
Multilateral
751. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-04-27
Bilateral
Kanada
752. UU NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DIATAS LAUT TERITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-02-25
Bilateral
Malaysia
753. KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SPANYOL TENTANG KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNIK.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1983-02-19
Bilateral
Spanyol
754. UU NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH EWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1982-01-25
Multilateral
755. UU NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1982-01-25
Multilateral
756. KEPPRES NOMOR 10 TAHUN 1981
TENTANG
PENGESAHAN “AGREEMENT ESTABILISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM” YANG DITANDATANGANI DI TOKYO PADA TANGGAL 22 DESEMBER 1980, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH JEPANG DAN DELEGASI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1981-04-07
Regional
Jepang
ASEAN
757. KEPPRES NOMOR 70 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABILISHING THE COMMON FUND FOR COMODITIES.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-12-26
Multilateral
758. KEPPRES NOMOR 64 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SINGAPURA TENTANG KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BATAM.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-10-21
Bilateral
Singapura
759. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO).
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-09-29
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
760. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN “BASIC AGREEMENT ON INDUSTRY PROJECTS” DAN "SUPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-09-12
Regional
ASEAN
761. KEPPRES NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA, SINGAPORE, AND THAILAND MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST NATION.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-04-15
Regional
ASEAN
762. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PENGAWASAN MAKANAN DI NEGARA ANGGOTA ASEAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-03-04
Regional
ASEAN
763. KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PAJAK PENDAPATAN ATAS KEKAYAAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-01-28
Bilateral
Perancis
764. KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN GULA INTERNASIONAL 1977.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-01-24
Multilateral
765. KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SRILANGKA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-01-14
Bilateral
Sri Lanka
766. KEPPRES NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
PENGESAHAN PERSTUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BANGLADESH DI BIDANG PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-01-12
Bilateral
Bangladesh
767. KEPPRES NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
PENCABUTAN PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTANH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1980-01-12
Bilateral
Australia
768. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 1979
TENTANG
PENGESAHAN “AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING TECHNLOGY COOPORATION” NEW GUINEA, 5 JUNI 1979.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1979-09-04
Bilateral
Papua Nugini
769. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 1979
TENTANG
PENGESAHAN”PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY” AND “CONVENTION ESTABILISHMENT THE WOED INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION” 14 JULI 1977.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1979-05-10
Multilateral
770. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1979
TENTANG
PENGESAHAN “CHARTER FOR THE ASIAN ORGANIZATION OF SIPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)” BERLIN, TANGGAL 4 OKTOBER 1978.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1979-05-01
Multilateral
771. UU NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI PENCEGAHAN PENYEBARAN SENJATA-SENJATA NUKLIR
TANGGAL PENGUNDANGAN 1978-12-18
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
772. UU NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1978-03-18
Bilateral
Thailand
773. KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 1977
TENTANG
PENGESAHAN “ AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS” DITANDATANGANI MENTERI LUAR NEGERI NEGARA- NEGARA ASEAN.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1977-04-09
Regional
ASEAN
774. KEPPRES NOMOR 10 TAHUN 1977
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN PASAL 34 DAN PASAL 35 KONSTITUSI WHO.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1977-03-12
Multilateral
775. UU NOMOR 11 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION) MALAGA-TORREMOLINOS, 1973
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-11-26
Multilateral
776. KEPPRES NOMOR 38 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN “FIANAL ACT OF THE INTERNATIAONAL CONFRENCE OF BAUXITE PRODUCTION COUNTRIES AND PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABILISHING THE INTERNATIONAL BAUXITE AS”.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-08-20
Multilateral
777. UU NOMOR 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-07-26
Multilateral
778. UU NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA SERTA PROTOKOL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-07-26
Bilateral
Filipina
779. KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN “AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECHOLOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC”.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-06-23
Bilateral
780. UU NOMOR 6 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-06-21
Regional
ASEAN
781. KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN “AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN SECRETARIAT”.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-03-31
Regional
ASEAN
782. UU NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TOKYO 1963, KONVENSI THE HAGUE 1970, DAN KONVENSI MONTREAL 1971
TANGGAL PENGUNDANGAN 1976-03-31
Multilateral
783. UU NOMOR 9 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-12-26
Bilateral
Malaysia
784. KEPPRES NOMOR 54 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-11-16
Bilateral
Polandia
785. KEPPRES NOMOR 52 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL 1973
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-10-11
Multilateral
786. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-09-25
Bilateral
India
787. KEPPRES NOMOR 50 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-09-13
Bilateral
Belgia
788. KEPPRES NOMOR 42 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVYET SOSIALIS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-07-31
Bilateral
789. KEPPRES NOMOR 39 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-07-24
Bilateral
Turki
790. KEPPRES NOMOR 27 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA (BERTINDAK ATAS NAMA SENDIRI DAN ATAS NAMA PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA) TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN ADMINISTRASI MENGENAI PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NEW GUIN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-04-29
Bilateral
Australia
791. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN "ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, TOKYO 1969"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-04-10
Multilateral
792. KEPPRES NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1974-01-14
Bilateral
Belanda
793. KEPPRES NOMOR 72 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN "AGREEMENT FOR AIRCRAFT IN DISTRESS AND RESCUE OF SURVIVORS OF AIRCRAFT ACCIDENT"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-12-21
Multilateral
794. KEPPRES NOMOR 73 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA ATAS SPECIAL TRADE PASSANGER SHIPS AGREEMENT 1971 BESERTA SPECIAL TRADE PASSANGER SHIPS, RULES 1971 (ANNEX)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-12-21
Multilateral
795. KEPPRES NOMOR 68 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK" ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS RUMANIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-12-06
Bilateral
Rumania
796. KEPPRES NOMOR 66 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN BATAS BATAS DASAR LAUT TERTENTU DI LAUT TIMOR DAN LAUT ARAFURA"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-12-04
Bilateral
Australia
797. KEPPRES NOMOR 61 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-11-04
Bilateral
Belgia
798. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA DAN LEWAT WILAYAHNYA MASING-MASING
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-08-28
Bilateral
Jerman
799. KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA TEHNIK ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWITZERLAND
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-05-30
Bilateral
Swiss
800. KEPPRES NOMOR 42 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA TENGANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL-BALIK BAGI PENANAMAN MODAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-05-25
Bilateral
Belgia
801. KEPPRES NOMOR 23 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON BORDER TRADE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-03-18
Bilateral
Filipina
802. KEPPRES NOMOR 20 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH MALAYSIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS BATAS LANDAS-KONTINGEN DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-03-11
Multilateral
Malaysia
Thailand
803. KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS BATAS LANDAS-KONTINGEN ANTARA KEDUA NEGARA DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA DAN DI LAUT ANDAMAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-03-11
Bilateral
Thailand
804. KEPPRES NOMOR 2 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN "STATUTES OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION (ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEPARIWISATAAN SEDUNIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 1972-01-07
Multilateral
805. KEPPRES NOMOR 30 TAHUN 1971
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND MENGENAI PERMAKAMAN PERANG BELANDA DI WILAYAH INDONESIA"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1971-05-21
Bilateral
Belanda
806. KEPPRES NOMOR 58 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "AMENDEMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONNESIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1970-09-23
Bilateral
Amerika Serikat
807. KEPPRES NOMOR 29 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN MENGENAI KEBUDAYAAN DAN KERJASAMA TEHNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1970-04-14
Bilateral
Perancis
808. KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERITORIES"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1970-02-26
Bilateral
Thailand
809. KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERITORIES"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1970-02-26
Bilateral
Kamboja
810. KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF INDIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERITORIES"
TANGGAL PENGUNDANGAN 1970-02-26
Bilateral
India
811. KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1969
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS, 1946; CONVENTIION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES ON THE SPECIALIZED AGENCIES, 1974; AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCIES, 195
TANGGAL PENGUNDANGAN 1969-06-24
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
812. KEPPRES NOMOR 288 TAHUN 1968
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TENTANG ORGANISASI HIDROGRAFI INTERNASIONAL
TANGGAL PENGUNDANGAN 1968-10-01
Multilateral
813. KEPPRES NOMOR 285 TAHUN 1968
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN NEDERLAND
TANGGAL PENGUNDANGAN 1968-09-21
Bilateral
Belanda
814. KEPPRES NOMOR 200 TAHUN 1968
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL TAHUN 1968
TANGGAL PENGUNDANGAN 1968-06-21
Multilateral
815. KEPPRES NOMOR 219 TAHUN 1967
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE INTERNASIONAL ATOMIC ENERGI AGENCY ANTAR PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1967-11-20
Multilateral
ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit)
Amerika Serikat
816. KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1967
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERTUKARAN BARANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI SOSIALIS YUGOSLAVIA UNTUK TAHUN 1967
TANGGAL PENGUNDANGAN 1967-03-28
Bilateral
817. KEPPRES NOMOR 234 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI UNTUK MELINDUNGI MILIK KEBUDAYAAN DALAM WAKTU PERSENGKETAAN BERSENJATA DAN PROTOKOL PADA KONVENSI ITU.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-11-01
Multilateral
818. KEPPRES NOMOR 226 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN "CONVENTION CONCERNING THE INTERNATIONAL EXCHANGE OF PUBLICATIONS" TAHUN 1958.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-10-25
Multilateral
819. KEPPRES NOMOR 227 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN "CONVENTION CONCERNING THE EXCHANGE OF OFFICIAL PUBLICATIONS AND GOBERNMENTS BETWEEN STATES" TAHUN 1958.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-10-25
Multilateral
820. KEPPRES NOMOR 228 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN "CONVENTION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION" TAHUN 1960.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-10-25
Multilateral
821. KEPPRES NOMOR 219 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENGGUNAAN TENAGA ATOM.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-10-07
Bilateral
Amerika Serikat
822. KEPPRES NOMOR 203 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1960.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-09-16
Multilateral
823. KEPPRES NOMOR 138 TAHUN 1966
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL KETIGA.
TANGGAL PENGUNDANGAN 1966-06-08
Multilateral
824. KEPPRES NOMOR 307 TAHUN 1965
TENTANG
PENGESAHAN AGREED MINUTES ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAKISTAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1965-10-15
Bilateral
Pakistan
825. KEPPRES NOMOR 317 TAHUN 1964
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN CEKOSLOWAKIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1964-12-11
Bilateral
826. KEPPRES NOMOR 170 TAHUN 1964
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG REPUBLIK INDONESIA DAN INDIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1964-07-19
Bilateral
India
827. KEPPRES NOMOR 148 TAHUN 1964
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1964-06-11
Bilateral
Belanda
828. KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 1964
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERPANJANGAN INTERTASIONAL SUGAR AGREEMENT 1958
TANGGAL PENGUNDANGAN 1964-01-09
Multilateral
829. KEPPRES NOMOR 220 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN NASKAH INTERNASIONAL KAFE AGREMENT 1962
TANGGAL PENGUNDANGAN 1963-10-20
Multilateral
830. KEPPRES NOMOR 208 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG JANGKA PANJANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT RUMANIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1963-10-08
Bilateral
Rumania
831. KEPPRES NOMOR 192 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERPANJANGAN PERSETUJUAN DAGANG JANGKA PANJANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI REPUBLIK SOVYET SOSIALIS
TANGGAL PENGUNDANGAN 1963-09-11
Bilateral
832. KEPPRES NOMOR 166 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PHILIPINA TENTANG DAGANG, KERJASAMA TEKNIK, ILMIAH DAN PENDIRIAN KOMISI KELAPA BERSAMA
TANGGAL PENGUNDANGAN 1963-08-05
Bilateral
Filipina
833. KEPPRES NOMOR 151 TAHUN 1963
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG TENTANG DINAS-DINAS PENERBANGAN
TANGGAL PENGUNDANGAN 1963-07-25
Bilateral
Jepang
834. UU NOMOR 5 TAHUN 1956
TENTANG
PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953
TANGGAL PENGUNDANGAN 1956-02-20
Multilateral
835. UU NOMOR 20 TAHUN 1953
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON
TANGGAL PENGUNDANGAN 1953-06-25
Bilateral
Amerika Serikat
836. UU NOMOR 10 TAHUN 1949
TENTANG
PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA-SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT-MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Bilateral
Belanda
837. UU NOMOR 6 TAHUN 1981
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERANTASAN UANG PALSU BESERTA PROTOKOL (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF COUNTERFEITING CURRENCY AND PROTOCOL, GENEVE 1929)
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Multilateral
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
838. KEPPRES NOMOR 37 TAHUN 1967
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL KERJASAMA DI BIDANG KEUANGAN PERDAGANGAN DAN EKONOMI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN YUGOSLAVIA
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Bilateral
839. PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Multilateral
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
840. KEPPRES NOMOR 91 TAHUN 1964
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG DAN PERSETUJUAN KERJASAMA TEKNIK ILMIAH DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK DEMOKRASI KOREA
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Bilateral
Korea Utara
841. UU NOMOR 11 TAHUN 1951
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON
TANGGAL PENGUNDANGAN 0000-00-00
Bilateral
Amerika Serikat
842. UU NOMOR 35 TAHUN 1954
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN TAMBAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT IMPORT BANK OF WASHINGTON
TANGGAL PENGUNDANGAN
Bilateral
Amerika Serikat
843. KEPPRES NOMOR 94 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1995 (PERSETUJUAN KARET ALAM INTERNASIONAL, 1995)
TANGGAL PENGUNDANGAN
Multilateral