BERANDA
PENCARIAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERBARU
NO. PENGESAHAN JENIS PERJANJIAN NEGARA/ORGANISASI INTERNASIONAL
1. PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 Januari 2006)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-08-03
Bilateral
Malaysia
2. PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Concerning Air Services
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-07-20
Bilateral
Inggris Raya
3. PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-07-10
Regional
ASEAN
4. UU NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-05-24
Bilateral
Filipina
5. PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan Asean Single Window)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-05-19
Regional
ASEAN
6. PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Ceko Republik
7. PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Yordania
8. PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-22
Bilateral
Serbia
9. PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-06
Regional
ASEAN
10. PERPRES NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002
TANGGAL PENGUNDANGAN 2017-03-06
Bilateral
Belanda